Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disusun Peri Umar Farouk, pernah diterbitkan sebagai buku panduan bagi korban, dengan judul: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Women Legal Empowerment Program, Justice for the Poor Project - The World Bank. Kata Pengantar diberikan oleh Dewi Novirianti, SH, LL.M

Pengantar

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai meru-pakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya da-pat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak-adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melak-sanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap marta-bat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khusus-nya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekera-san, terutama kekerasan dalam rumah tangga.
Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain:

  • UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya;
  • UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  • UU 1/1974 tentang Perkawinan;
  • UU 7/1984 tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); dan
  • UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik keke-rasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepen-tingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan da-lam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencega-han, antara lain, menyelenggarakan komunika-si, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saat-nya dibentuk Undang-Undang tentang Peng-hapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidi-kan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya keseng-saraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ps 1 angka 1).

Lingkup Rumah Tangga

Yang termasuk cakupan rumah tangga menu-rut Pasal 2 UU-PKDRT adalah:

  • suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
  • orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dise-butkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  • orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersang-kutan (Ps 2 (2)).

Asas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 3)

  • penghormatan hak asasi manusia;
  • keadilan dan kesetaraan gender, yakni suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewu-judkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsu-ngan rumah tangga secara proporsional.
  • nondiskriminasi; dan
  • perlindungan korban.

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 4)

  • mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
  • melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
  • menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
  • memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

  • KEKERASAN FISIK, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6);
  • KEKERASAN PSIKIS, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseo-rang (Ps 5 jo 7);
  • KEKERASAN SEKSUAL, yakni setiap per-buatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), yang meliputi:
    • pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
    • pemaksaan hubungan seksual ter-hadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
  • PENELANTARAN RUMAH TANGGA, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangku-tan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9).

Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 10)

  • perlindungan dari pihak keluarga, kepoli-sian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial , atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  • pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  • penanganan secara khusus berkaitan de-ngan kerahasiaan korban;
  • pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • pelayanan bimbingan rohani.

Kewajiban Pemerintah

Pemerintah (cq. Menteri Pemberdayaan Pe-rempuan) bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Ps 11). Oleh karenanya, sebagai pelaksanaan tanggung jawab tersebut, pemerintah (Ps 12):

  • merumuskan KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA;
  • menyelenggarakan KOMUNIKASI, INFORMASI dan EDUKASI tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  • menyelenggarakan ADVOKASI dan SOSIALISASI tentang kekerasan dalam rumah tangga;
  • menyelenggarakan PENDIDIKAN dan PELATIHAN SENSITIF JENDER dan ISU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA serta menetapkan STANDAR dan AKREDITASI pelayanan yang sensitif gender.

Selanjutnya menurut Pasal 13, untuk penye-lenggaraan pelayanan terhadap korban keke-rasan dalam rumah tangga, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dapat melakukan upaya:

  • penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian;
  • penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
  • pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
  • memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam penyelenggaraan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya (Ps 14).

Kewajiban Masyarakat (Ps 15)

Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang MENDENGAR, MELIHAT, atau MENGE-TAHUI terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk:

  • mencegah berlangsungnya tindak pidana;
  • memberikan perlindungan kepada korban;
  • memberikan pertolongan darurat; dan
  • membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 26)

Korban berhak melaporkan secara:

  • langsung; atau
  • memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain;

kekerasan dalam rumah tangga yang dialami-nya kepada kepolisian, baik:

  • di tempat korban berada; maupun
  • di tempat kejadian perkara.

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan (Ps 27).

Bentuk Perlindungan/Pelayanan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KEPOLISIAN:

  • Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan keke-rasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban (ps 16 (1)).
  • Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepo-lisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (ps 16 (3)).
  • Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan (ps 18).
  • Kepolisian wajib segera melakukan pe-nyelidikan setelah mengetahui atau me-nerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (ps 19).
  • Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
    • identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
    • kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
    • kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Ps 20).

TENAGA KESEHATAN (Ps 21 (1)):

  • Memeriksa kesehatan korban sesuai de-ngan standar profesi;
  • Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana ke-sehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (Ps 21 (2)).

PEKERJA SOSIAL (Ps 22 (1)):

  • Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
  • Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  • Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
  • Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (Ps 22 (2)).

RELAWAN PENDAMPING (Ps 23):

Relawan Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konse-ling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Bentuk pelayanannya adalah:

  • Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
  • Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
  • Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
  • Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

PEMBIMBING ROHANI (Ps 24):

Memberikan penjelasan mengenai hak, kewa-jiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

ADVOKAT (Ps 25):

  • Memberikan konsultasi hukum yang men-cakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
  • Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
  • Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN:

  • Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Ps 28).
  • Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan un-tuk (Ps 31 (1)):
    • menetapkan suatu kondisi khusus, yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, me-ngawasi, atau mengintimidasi korban.
    • mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlin-dungan.

Pertimbangan pengadilan dimaksud dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga (Ps 31 (2)).

  • Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan (Ps 33 (1)). Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari kor-ban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Ps 33 (2)).
  • Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menya-takan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan kewajiban mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Ps 34).

Pelanggaran Perintah Perlindungan

  • Kepolisian dapat menangkap untuk selan-jutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas (Ps 35 (1)).
  • Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pela-ku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindu-ngan (Ps 36 (1)).
  • Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam (Ps 36 (2)).
  • Korban, kepolisian atau relawan pendam-ping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelangga-ran terhadap perintah perlindungan (Ps 37 (1)). Bilamana pengadilan mendapatkan laporan tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindu-ngan ini, pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 jam guna dilakukan pemeriksaan, di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi (Ps 37 (2)(3)).
  • Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindu-ngan dan diduga akan melakukan pelang-garan lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat per-nyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan (Ps 38 (1)). Bilamana tetap tidak mengindahkan surat pernyataan ter-tulis tersebut, pengadilan dapat menahan (dengan surat perintah penahanan) pelaku paling lama 30 hari (Ps 38 (2).

Pemulihan Korban

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

  • Tenaga Kesehatan; Tenaga kesehatan wajib memeriksa kor-ban sesuai dengan standar profesi, dan dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.
  • Pekerja Sosial;
  • Relawan Pendamping; dan/atau
  • Pembimbing Rohani.

Pekerja Sosial, Relawan Pendamping, dan/ atau Pembimbing Rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Ketentuan Pidana

KEKERASAN FISIK
DELIK ANCAMAN SANKSI
Kekerasan fisik
dalam lingkup
rumah tangga ➢ penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
➢ denda paling banyak Rp 15 juta
Kekerasan fisik
yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau
luka berat ➢ penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau
➢ denda paling banyak Rp 30 juta
Kekerasan fisik
yang mengakibatkan matinya korban ➢ penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
➢ denda paling banyak Rp 45 juta
Kekerasan fisik
yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ➢ penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau
➢ denda paling banyak Rp 5 juta
KEKERASAN PSIKIS
DELIK ANCAMAN SANKSI
Kekerasan psikis dalam lingkup
rumah tangga ➢ penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau
➢ denda paling banyak Rp 9 juta
Kekerasan psikis yang dilakukan
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ➢ penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau
➢ denda paling banyak Rp 3 juta
KEKERASAN SEKSUAL
DELIK ANCAMAN SANKSI
Kekerasan seksual ➢ penjara paling lama 12 tahun; atau
➢ denda paling banyak Rp 36 juta
Memaksa orang
yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual ➢ penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun; atau
➢ denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 300 juta
Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau
1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi ➢ penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; atau
➢ denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta

PENELANTARAN RUMAH TANGGA
DELIK ANCAMAN SANKSI
Menelantarkan
orang lain dalam lingkup rumah tangga; atau

Menelantarkan
orang lain yang berada di bawah kendali ➢ penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau
➢ denda paling banyak Rp 15 juta

Pidana Tambahan
Selain ancaman pidana penjara dan/atau denda tersebut di atas, hakim dapat men-jatuhkan pidana tambahan berupa:
• PEMBATASAN GERAK pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
• PENETAPAN pelaku mengikuti program KONSELING di bawah pengawasan lembaga tertentu .

Delik Aduan

Tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan DELIK ADUAN.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.